Bangkalan – Pencalonan Gibran Rakabuming Raka (Gibran) dalam Pilpres tahun 2024 oleh sebagian besar khalayak di Indonesia dianggap sebagai praktik “Politik Dinasti”, Jumat (26/1/2024).
Hal ini karena pecalonannya sebagai Cawapres Nomor Urut 2 (Dua) dalam Pilpres 2024, putra sulung Presiden Joko Widodo ini, tak terlepas dari keputusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK) dimana pamannya (paman ipar) ada di lembaga negara tersebut.
Pasca pecalonannya tersebut, istilah Politik Dinasti menjadi pembahasan hangat di khalayak. Namun, terkadang ada sebagian kalangan yang secara implisit menyamakan istilah ini dengan Dinasti Politik.
Dalam dunia politik tanah air, istilah “Politik Dinasti” dan “Dinasti Politik” seringkali menciptakan kebingungan. Meski terdengar serupa, keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Jadi, apa sih bedanya?
Politik Dinasti adalah gaya politik yang mengedepankan peran keluarga dalam lingkaran kekuasaan. Ini bukan sekadar ikut-ikutan atau mendukung anggota keluarga tanpa pertimbangan. Dalam Politik Dinasti, keluarga dianggap sebagai “tim” yang memiliki kemampuan dan kualifikasi masing-masing.
Meski tetap kontroversial, beberapa tokoh politik meyakini bahwa melibatkan keluarga dalam politik dapat memastikan keberlanjutan ideologi dan tujuan tertentu.