DPR RI menegaskan komitmennya untuk follow-up (menindaklanjuti) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan jadwal Pemilu dan Pilkada. Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Jazuli Juwaini, dalam keterangan kepada Parlementaria, Minggu (29/06/2025).
Politik
DPR Kritik Putusan MK Soal Pemilu: Jangan Langkahi Kewenangan DPR
Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, mengkritik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 135/PUU-XXII/2024 terkait model keserentakan pemilu. Dalam keterangannya yang dimuat Parlementaria, Jumat (27/06/2025), Khozin menilai putusan tersebut bertolak belakang dengan sikap MK sebelumnya.
Putusan MK Jadi Dasar DPR Bahas Pemilu Terpisah dan Masa Jabatan
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan juga menegaskan sebagai pijakan utama pembahasan revisi UU Pemilu. Dalam keterangannya yang dirilis melalui saluran resmi parlemen, ia menyebut perlunya kajian mendalam sebelum formula final ditetapkan, Jumat (27/06/2025).
Transisi Pemilu 2029: UU akan Atur Masa Jabatan Daerah
Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan Pemilu nasional dan lokal, lalu bagaimana masa jabatan kepala daerah dan DPRD? Menurut MK, penyesuaian masa jabatannya akan diatur melalui revisi undang-undang oleh DPR dan pemerintah, untuk menjaga kontinuitas pemerintahan, hak konstitusional warga, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas demokrasi, Jumat (27/06/2025).
MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah Mulai 2029
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah akan diselenggarakan secara terpisah mulai 2029. Keputusan ini mengakhiri model pemilu serentak lima kotak yang berlaku sejak 2019, Kamis (26/06/2025).
DPRD Sampang 2024-2029 Minim Perempuan: Banyak Partai tak Hadirkan Satupun Wakil Perempuan
Komposisi DPRD Sampang 2024–2029 menunjukkan hanya 4 (empat) dari 45 kursi diisi perempuan. Angka itu berarti representasi perempuan hanya mencapai 8,89 persen, Selasa (24/06/2026).
PKS Tampilkan Formasi Baru: Struktur DPP Periode 2025–2030 Diumumkan Lengkap di Jakarta
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, mengumumkan susunan lengkap Dewan Pengurus Pusat (DPP) partainya untuk masa bakti 2025–2030. Acara ini berlangsung dalam konferensi pers di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Senin (23/06/2025).
Laki-Laki Dominan, Kukuhkan Ketimpangan Representasi di DPRD Sampang 2024-2029
Sebanyak 41 kursi dikuasai laki-laki, mencerminkan dominasi gender (jenis kelamin, red.) yang jauh dari prinsip keadilan representasi. Padahal, regulasi Pemilu seperti diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 telah mendorong keterwakilan perempuan minimal 30 persen.
PKS Terima SK Kepengurusan Baru, Tegaskan Semangat Baru Hadapi Agenda Nasional
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, menerima secara resmi Surat Keputusan (SK) dari Menteri Hukum terkait perubahan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) di Jakarta, Jumat (20/06/2025) kemarin. Informasi ini disampaikan DPTP PKS melalui situs resminya pada Sabtu (21/06/2025).
Formasi Baru DPTP PKS Periode 2025-2030 Resmi Terbentuk
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi menetapkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) untuk periode 2025-2030. Pengumuman ini menjadi bagian penting dari hasil Musyawarah I Majelis Syura DPTP PKS yang berlangsung pada 3-4 Juni 2025, Senin (09/06/2025).
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.