Belanja Hibah yang dialokasikan Rp3.281,69 miliar baru terserap Rp9,36 miliar atau hanya 0,29%. Selain itu, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.154,22 miliar belum dimanfaatkan.
Sementara itu, pada sektor Pembiayaan Daerah, realisasi masih nol persen. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditargetkan Rp693,39 miliar belum ada realisasi, begitu pula Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang direncanakan Rp616,81 miliar.
Penyertaan Modal Daerah senilai Rp50 miliar serta Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Rp566,81 miliar juga belum menunjukkan realisasi. Hal ini mengindikasikan pergerakan anggaran di sektor pembiayaan masih stagnan.
Minimnya realisasi APBD Jawa Barat pada Kuartal I 2025 berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal yang masih rendah berpotensi menunda proyek infrastruktur, sedangkan belanja bantuan sosial yang nihil dapat mengurangi efektivitas program kesejahteraan masyarakat.
Jika tren ini berlanjut, target tahunan APBD 2025 sulit tercapai. Dengan hanya 3,86% belanja daerah yang terserap dalam tiga bulan pertama, perlu ada strategi percepatan anggaran agar pembangunan daerah berjalan sesuai rencana.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus mengoptimalkan realisasi APBD di kuartal berikutnya. Percepatan lelang proyek, optimalisasi PAD, dan efisiensi belanja menjadi langkah krusial agar serapan anggaran meningkat secara signifikan.