Ia menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan analisis lebih mendalam terhadap dokumen laporan yang diterima dari Dinas Perkim dan Balitbangda untuk mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian tersebut.
Dokumen laporan tersebut, yang diterima oleh DPRD Bangkalan pada 7 April 2020, akan menjadi bahan kajian mendalam sebelum hasil analisis disampaikan kepada lembaga berwenang dan dipublikasikan kepada masyarakat.
Abd. Aziz berharap hasil analisis ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bangkalan dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program OPD.
Ia juga mengimbau agar masyarakat terus memantau pelaksanaan program dan anggaran OPD, sekaligus meminta OPD di Bangkalan untuk membuka akses dokumen program dan anggaran demi terciptanya pengawasan yang lebih transparan.