Jakarta — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH. Said Abdullah, mendesak pemerintah bergerak cepat dan terkoordinasi dalam menangani bencana banjir besar dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Seruan tersebut disampaikan setelah laporan terbaru BNPB pada 3 Desember 2025 mencatat 753 korban meninggal dunia, 650 orang hilang, 2.600 orang luka-luka, serta lebih dari 576 ribu warga harus mengungsi.
Politisi asal Madura itu mengungkapkan duka cita mendalam atas tragedi yang disebutnya sebagai bencana kemanusiaan berskala nasional.
“Tragedi ini sangat memilukan. Kita harus berduka secara nasional,” kata Said dalam keterangan tertulis, Rabu (03/12/2025).
Said menegaskan perlunya pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk percepatan penanganan darurat. Ia menyoroti pentingnya memanfaatkan dana on call APBN 2025 sebesar Rp4 triliun secara optimal untuk menutup kebutuhan mendesak di lapangan.
“Kebutuhan tanggap darurat masih sangat mendesak. Jangan sampai warga kelaparan atau kesulitan mendapatkan bantuan dasar,” tegasnya.
Said turut mengomentari sejumlah insiden warga yang mengambil barang dari pertokoan dan gudang Bulog. Menurutnya, tindakan tersebut mencerminkan situasi darurat karena distribusi bantuan belum merata.
“Mereka melakukan itu untuk mempertahankan hidup. Saya yakin mereka tidak menginginkan tindakan itu jika bantuan sudah tersedia,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah mempercepat penyediaan fasilitas pengungsian yang layak, termasuk suplai makanan, MCK, selimut, pakaian, hingga layanan trauma healing bagi anak-anak. Selain itu, Said mendesak perluasan operasi pencarian dan penyelamatan untuk menemukan korban yang belum ditemukan.
Untuk pemulihan jangka panjang, Said mendorong pemerintah menyiapkan program rehabilitasi dan rekonstruksi menggunakan skema anggaran multiyears, termasuk mengoptimalkan APBN 2026.
Ia menilai kerusakan fasilitas umum—mulai dari sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan, tempat ibadah, hingga infrastruktur dasar—memerlukan perencanaan matang dan anggaran besar.
“Pemulihan layanan publik dan pembangunan kembali infrastruktur harus menjadi prioritas setelah masa tanggap darurat selesai,” tutupnya.