Ramli mengaku, Tim Kabupaten Sumenep melalui surat bupati masih tetap pro aktif melakukan konsultasi ke Kemendagri, bahkan surat tersebut mendapat jawaban tertulis bahwa Sumenep boleh melaksanakan Pilkades pada 12 Oktober 2021.
Hanya saja untuk pelaksanaan tersebut harus memenuhi beberapa ketentuan atau catatan-catatan, diantaranya pelaksanaan Pilkades tersebut wajib mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes), dan tidak sedang berada pada posisi penerapan PPKM Level 4.
“Sebenarnya Bupati Sumenep sudah berkirim surat ke Kemendagri bahwa ingin melaksanakan Pilkades pada 12 Oktober 2021. Itu disetujui, tapi karena ada catatan harus memperhatikan dinamika perkembangan Covid-19, dan sekarang dinamikanya justru menjadi pertimbangan yang mengkhawatirkan. Sehingga 12 Oktober itu belum bisa ditetapkan oleh bupati, karena tim kabupaten belum berani merekomendasikan kepada bupati. Artinya bupati menunggu rekomendasi dari tim kabupaten,” urainya.
Terlebih dari itu, pihak DPMD Sumenep menegaskan bahwa Pilkades serentak 2021 tidak akan digelar sebelum situasi benar-benar aman dari Covid-19.
“Kami tidak ingin memaksakan Pilkades serentak untuk dilaksanakan, sebelum situasi Covid-19 di Sumenep benar-benar aman. Jangan sampai menjadi klaster baru peredaran virus tersebut. Itu yang menjadi pertimbangan kami,” tegasnya.
Secara teknis, perihal pelaksanaan Pilkades tidak diwajibkan untuk melakukan vaksinasi. Namun perkembangan level PPKM ditentukan oleh hasil capaian vaksinasi, sedangkan untuk dapat melaksanakan Pilkades maka tidak boleh berada pada posisi PPKM Level 4. Sehingga Ramli mewanti-wangi masyarakat agar menyadari akan pentingnya vaksinasi.
“Makanya kami imbau masyarakat agar melaksanakan vaksin guna menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity untuk melawan Covid-19. Terkait waktu Pilkades serentak akan digelar, hal itu juga belum diketahui,” tandasnya.
Sekadar untuk diketahui, jumlah desa yang akan mengikuti Pilkades serentak tahun 2021 sebanyak 84 desa.
Penulis: Moh Busri
Editor: Ady