Universitas Paramadina bekerja sama dengan LP3ES mengadakan diskusi bertajuk “Militerisasi di Pemerintahan Prabowo-Gibran: Sebuah Pengkhianatan terhadap Reformasi?” Diskusi ini menyoroti dampak pengesahan RUU TNI terhadap demokrasi Indonesia.
Jakarta – Dalam pemerintahan baru, Prabowo akan lebih nasionalis baik dalam ekonomi maupun politik. Kata…
Jakarta – Dalam sejarah politik Indonesia, belum pernah muncul gelombang kemarahan yang demikian luas di…
Dalam politik, ada berbagai jenis rezim yang menggambarkan cara sebuah negara diatur dan kekuasaan didistribusikan. Beberapa dari rezim politik tersebut mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, sementara yang lain lebih otoriter.
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dan keputusan dibagi secara adil di antara warga negara. Robert A. Dahl, seorang ilmuwan politik terkemuka, memberikan pandangan mendalamnya tentang demokrasi. Bagi Dahl, demokrasi bukan hanya tentang pemilihan umum, tetapi melibatkan keterlibatan aktif dan kontrol yang efektif dari rakyat dalam proses pembuatan keputusan.
Dua strategi utama yang harus diperhatikan adalah: (1) exit strategy (strategi eksekusi atau keluar) untuk menjalankan tahapan Pemilu dengan baik, dan (2) exit strategy lainnya untuk mengantisipasi masalah pasca-Pemilu, terutama terkait administrasi yang dapat menjadi celah bagi kecurangan.
Pemilihan umum atau Pemilu merupakan momen penting dalam kehidupan demokrasi sebuah negara. Proses pemilihan ini memungkinkan warga negara untuk memilih pemimpinnya dan menentukan arah politik serta kebijakan yang akan dijalankan dalam periode mendatang.
Sejarah demokrasi adalah cerita panjang tentang perkembangan sistem pemerintahan di seluruh dunia, dimulai dari era Yunani Kuno hingga zaman modern. Pada 2500 tahun yang lalu, di kota-kota kuno Athena, muncul konsep pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, yang dikenal sebagai demokrasi.
Solon adalah salah satu figur paling penting dalam sejarah politik dan hukum Yunani kuno. Ia lahir sekitar tahun 640 SM di Athena, kota negara-kota Yunani. Meskipun informasi tentang kehidupan awalnya terbatas, dia dikenal karena reformasi politik dan hukumnya yang signifikan yang membentuk dasar bagi perkembangan demokrasi di Yunani.
Pemilihan umum (Pemilu) adalah sebuah panggung demokrasi yang diharapkan menjadi wadah bagi suara rakyat untuk dihormati dan diwujudkan dalam bentuk pemilihan pemimpin secara adil dan transparan. Namun, pertanyaan mendasar pun muncul: “Buat apa pemilu kalau curang?” Pertanyaan yang menggelitik, merangsang pikiran, dan menghadirkan refleksi mendalam terhadap realitas politik yang kadang-kadang keruh dan membingungkan.
Sungguh ironis Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yang seharusnya memperkuat kualitas praktik demokrasi malah sebaliknya menimbulkan keprihatinan akan kualitas demokrasi di Indonesia. Mashuri Arow, aktivis ’98, turut angkat bicara, menyoroti kekhawatiran tersebut
Namun, dalam banyak kasus, proses Pemilu tidak selalu berjalan dengan lancar, bahkan diracuni politik uang.
Salah satu isu yang mencoreng integritas pemilihan umum (Pemilu) adalah praktik politik uang yang semakin merajalela.
Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin (UNHAS) melakukan deklarasi yang bertajuk “Bergerak untuk Menyelamatkan Demokrasi” di Makassar, Jumat (2/2/2024) kemarin
CEO Polmark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah, mengeluarkan kritik terhadap sikap presiden terkait Pilpres 2024. Menurut Eep, ini menjadi peristiwa yang paling mencolok sejak reformasi, terutama setelah pemilihan presiden langsung dimulai pada tahun 2004
Pemilihan umum (pemilu) merupakan fondasi utama bagi sistem demokrasi sebuah negara. Sayangnya, manipulasi pemilu adalah ancaman yang dapat merusak integritas proses demokratis itu sendiri. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, risiko manipulasi pemilu semakin meningkat.
“Karena mereka memiliki negara, mereka bertindak seolah-olah mereka tidak membutuhkan moralitas lagi.” DI PENGHUJUNG pesta…
Politik dinasti berasal dari kata “dinasti,” yang merujuk pada suksesi kepemimpinan atau kekuasaan dalam satu keluarga atau keturunan. Secara politik, istilah ini mengacu pada dominasi atau pengaruh politik yang dipegang oleh satu keluarga atau beberapa keluarga yang saling terkait secara keturunan.
