Bangkalan — Universitas Trunojoyo Madura (UTM) resmi menambah fasilitas pendidikan…
Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah telah menuntaskan pembahasan awal postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 secara indikatif pada Juli 2025.
Ketua Badan Anggaran DPR RI sekaligus politisi senior PDI Perjuangan, MH Said Abdullah, kembali melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI membentuk dua Panitia Kerja (Panja) untuk membahas RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2024. Keputusan ini diambil dalam Rapat Kerja (Raker) Banggar bersama Menteri Keuangan (Menkeu) dan pejabat terkait.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyampaikan kritik keras terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) yang ia nilai telah melampaui batas kewenangannya. Mengutip Parlementaria, Doli menyebut MK sudah bertindak sebagai pembentuk undang-undang ketiga di luar DPR dan pemerintah, Selasa (08/07/2025).
Pemerintah dan DPR RI resmi melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024. Mengutip situs Kementerian Keuangan (Kemenkeu), delapan fraksi menyatakan setuju agar RUU tersebut dibahas lebih lanjut, Selasa (08/07/2025).
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI, Jumat (04/07/2025), sejumlah pakar hukum menyampaikan kegelisahan atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru terkait pemilu. Seperti diinformasikan dalam Parlementaria, pertemuan itu menjadi forum penting bagi legislator untuk menyuarakan keprihatinan publik terhadap dampak konstitusional putusan tersebut.
Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mendorong evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025M, dengan menegaskan pentingnya penindakan hukum atas dugaan pelanggaran sebelumnya. Dalam situs resmi DPR RI, Kamis (26/06/2025), Timwas DPR menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana dalam pelaksanaan haji 2024, Kamis (26/06/2025).
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
