Dia menegaskan, Komisi III DPR-RI tidak berseteru dengan siapa pun yang berupaya membongkar skandal uang illegal sebesar Rp349 triliun di Kemenkeu-RI.
DPR RI
DPR-RI Harap Himbara Lebih Aktif Sosialisasikan Penukaran Uang di Tempat Resmi
Anggota Komisi XI DPR-RI Musthofa berharap Himpunan Bank Negara (Himbara: Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN) termasuk Bank Swasta untuk lebih aktif menyosialisasikan penukaran uang di tempat yang resmi
DPR-RI: Pengendalian Inflasi di Daerah Jangan Hanya Jargon
Anggota Komisi XI DPR-RI Ela Siti Nuryamah menegaskan pengendalian inflasi di daerah, khususnya selama Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, jangan hanya sebatas jargon
Pendapat Pakar, TPPU Harus Disimpulkan oleh Penyidik
Anggota Komisi III DPR-RI Supriansa mengungkapkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sebagaimana pendapat pakar, baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika sudah disimpulkan oleh penyidik
DPR-RI: Kawal Bersama Tingkatkan Literasi Baca Generasi Muda Indonesia
Komisi X DPR RI menerima perwakilan penggerak komunitas perpustakaan di Indonesia yang menyampaikan sejumlah permasalahan dan masukan untuk program peningkatan literasi bagi generasi muda
Agar tak Jadi Bola Liar, DPR-RI Harap Ada Pertemuan Bersama Klarifikasi Data Transaksi Janggal 349 Triliun
Anggota Komisi XI DPR-RI Siti Mufattahah berharap Ketua Komite Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sekaligus Menko Polhukam, dan Menkeu, segera melakukan klarifikasi bersama untuk mengungkap perbedaan data yang sebelumnya disampaikan
Sangsi Indikator Daya Saing Ekonomi Bappenas Dapat Tercapai di Tahun 2024
Anggota Komisi XI DPR RI, Sihar Sitorus meminta Menteri PPN RI/Kepala Bappenas untuk memberikan penjelasan mengenai Indikator Daya Saing Ekonomi yang masih jauh di bawah target RPJMN
DPR-RI Harap Pemilu 2024 Berjalan Lancar Pasca Perppu Pemilu Disahkan Jadi UU
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) disahkan oleh DPR-RI menjadi UU.
Naskah Akademik dan Draf RUU Perampasan Aset Belum Dikirim Pemerintah ke DPR
Pemerintah lewat Menko Polhukam RI Mahfud MD., mendesak agar pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana dapat segera dipercepat
Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi di Jatim Cukup Baik
Tim Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke Jawa Timur dalam rangka mengetahui efektivitas implementasi kebijakan fiskal terhadap perekonomian regional di provinsi tersebut
Terkait Tuntutan Kepala Desa Se-Indonesia di Depan Gedung DPR RI, Gus Halim: Saya Wacanakan Sejak Mei 2022
Wacana 9 tahun itu saya lontarkan sejak bulan Mei 2022, saya sampaikan beberapa permasalahan penyelesaian konflik pasca-Pilkades,” kata Ketua DPW PKB Jawa Timur tersebut
Parlemen Dorong Komisi Yudisial Berantas Peradilan Sesat
Pelbagai kalangan terkait khawatir dengan praktik-praktik peradilan yang dipermainkan oleh oknum tertentu. Merespon hal itu parlemen mendorong Komisi Yudisial (KY) untuk memberantasnya