Indra Iskandar, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR-RI mengatakan, Pemerintah telah mengirim Surat Presiden (Surpres) tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke DPR-RI, Senin (8/5/2023).
DPR RI
DPR-RI: Peran Ulama jadi Kunci Persatuan
Diah Pitaloka, Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI, berharap insiden penembakan M (60) di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat menjadi momentum para ulama untuk menjaga persatuan di masyarakat
Korupsi Pembangunan Tol Layang MBZ Permalukan Bangsa
Santoso, Anggota Komisi III DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat, mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pembangunan tol layang Jakarta-Cikampek II (Japek II) atau Tol MBZ
Satgas TPPU Rp349 Triliun Harus Independen
Willy Aditya, Anggota Komisi XI DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem mendukung pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
DPR Kecam Aksi Brutal Penembakan di Kantor MUI
Terjadi aksi penembakan di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta Pusat, pada Selasa (2/5/2023) pagi.
DPR: Memungkinkan Pembentukan Panja Tenaga Honorer di Komisi II DPR-RI
Anggota Komisi II DPR-RI Aminurokhman menyebutkan, memungkinkan membentuk Panitia Kerja Tenaga Honorer di komisinya
DPR Harap Kasus Oknum Peneliti BRIN Diselesaikan Melalui Restorative Justice
Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR-RI, berharap kasus Oknum Peneliti di Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berinisial APH, yang melontarkan ancaman terhadap warga Muhammadiyah dengan komentar ‘halalkan darah semua Muhammadiyah’, agar diselesaikan secara restorative justice
DPR: Tidak Akan Ada PHK Massal Tenaga Honorer 2023
Wakil Ketua Komisi II DPR-RI Yanuar Prihatin, yang dilansir dari Parlementaria menegaskan, bahwa tidak akan terjadi penghapusan dan PHK massal terhadap tenaga honorer pada akhir 2023
DPR: Korupsi Masih Tinggi, Investasi Sulit Tumbuh
Anis Byarwati, Anggota Komisi XI DPR-RI, menyatakan prihatin dan miris melihat maraknya kasus korupsi di Indonesia
DPR Komitmen Evaluasi Pelaksanaan APBN Sesuai RKP 2023
Dengan berakhirnya masa persidangan, Ketua DPR-RI Dr. (H.C) Puan Maharani mempertegas bahwa DPR RI berkomitmen tetap melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.