Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) mengenai transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
DPR
Komisi III DPR Pertanyakan Motif Mahfud MD Bongkar Transaksi Janggal Rp349 Triliun
Anggota Komisi III DPR RI Rano Alfath mempertanyakan motif Menko Polhukam Mahfud MD., ungkap transaksi janggal Rp349 Triliun
DPR Ingatkan Menko Polhukam
Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman beranggapan apabila Menkopolhukam Mahfud MD., tidak dapat mempertanggungjawabkan kebenaran dari pernyataannya terkait transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), maka akan memberi dampak terganggunya stabilitas di Tanah Air, Selasa (28/3/2023).
Larangan Bukber bagi Pejabat dan ASN Potensial Alami Perluasan Makna
Surat imbauan dari Sekretariat Kabinet yang berisi larangan untuk melakukan Buka Puasa Bersama (Bukber), bagi para pejabat di lingkup kementerian, pemerintah daerah
Evaluasi Efektivitas Penyaluran Dana PMN
DPR RI menyambangi Universitas Andalas (Unand), untuk tujuan mendapatkan masukan terkait dengan Penyertaan Modal Negara (PMN)
DPR akan Pertemukan PPATK, Menkeu, dan Menko Polhukam
Rapat lanjutan dengan PPATK, Komisi III DPR RI agendakan akan memanggil Menko Polhukam Mahfud MD dan Menkeu Sri Mulyani, dan PPATK
DPR Setujui Naturalisasi 4 Pemain Asing Demi Perkuat Timnas
DPR RI menyatakan menerima permohonan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada 4 (empat) pemain asing sesuai dengan ketentuan pasal 21 UU Nomor 12 Tahun 2006
Bawaslu Bahas Tindaklanjut Putusan PN Jakpus Bersama DPR
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI, pada Rabu (15/3/2023), Bawaslu, KPU, DKPP, dan Komisi II DPR membahas wacana penundaan pemilu akibat Putusan PN Jakpus Pusat, yang mengabulkan gugatan Partai PRIMA
Evaluasi Internal Kemenkeu Perlu Keterlibatan Penegak Hukum
Tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak salah satu mantan pejabat Ditjen Pajak seolah membuka kotak pandora di Kementerian Kkeuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI)
Kebijakan Automatic Adjustment Dipertanyakan DPR
Hendrawan Supratikno, Anggota Komisi XI DPR RI mempertanyakan alasan diterbitkannya kebijakan automatic adjustment (penyesuaian otomatis anggaran) pemerintah
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.