Konflik terbuka antara PDI Perjuangan dan Joko Widodo (Jokowi, mantan Presiden RI) menjadi sorotan publik, terutama setelah berbagai pernyataan dan pengungkapan kontroversial yang menyeret kedua pihak ke dalam pusaran saling tuding dan bongkar aib.
NEGARA Hukum menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadir rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan dan…
CEO Polmark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah, mengeluarkan kritik terhadap sikap presiden terkait Pilpres 2024. Menurut Eep, ini menjadi peristiwa yang paling mencolok sejak reformasi, terutama setelah pemilihan presiden langsung dimulai pada tahun 2004
Indonesia secara konstitusional merupakan negara demokrasi. Namun, dalam implementasinya kinerja demokrasi Indonesia selama pasca reformasi mengalami banyak tantangan dan masalah
Supremasi hukum (rule of law) merupakan inti dari demokrasi (democracy), karena negara demokrasi menerapkan pembatasan kekuasaan politik/pemerintahan, yang diatur dalam konstitusi
Negara demokrasi (democracy) sudah pasti melindungi hak-hak warga negaranya. Negara Indonesia, yang menganut sistem demokrasi Pancasila, secara konstitusional mengatur hal tersebut
Betapa agungnya rezim politik demokrasi. Partisipasi (keterlibatan partisipatif) warga negara diberikan tempat dalam politik dan pemerintahan. Ini tentu berbeda dengan rezim politik otoriter dan totaliter
Cita-cita reformasi tampaknya harus lebih kuat lagi diperjuangkan di Indonesia. Hal ini karena representasi (representation) pemerintahan—baik pemerintahan level nasional maupun lokal—kian hari ketahanannya tampak mulai melemah
Namun, ketika dilakukan analisis perbandingan antara rezim Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tuduhan atas pernyataan Anies “tidak benar” rontok tak tersisa.
Era Pemerintahan Jokowi, menurut Okky Puspa Madasari penulis novel terkenal di Indonesia, menciptakan mitos-mitos untuk melanggengkan kekuasaannya. Mitos-mitos tersebut membuat kita (masyarakat) tertipu
Cawe-cawe sebelum Pilpres (Pemilihan Presiden) tahun 2024 merupakan istilah yang tak dikenal di Pilpres pasca reformasi Indonesia. Istilah Jawa ini menyelinap di Pilpres 2024 pasca pernyataan Presiden Jokowi (Joko Widodo) yang mengakui ikut “cawe-cawe” dalam urusan Pilpres 2024
Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (PPHAM) menyampaikan laporan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu 11 Januari 2023
Surabaya – Instruksi Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) yang meminta kepada seluruh Kapolda…
