Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemungutan suara ulang (PSU) di 25 daerah menunjukkan ketidakprofesionalan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pilkada 2024
MK
Menang di MK, Pengacara Muda Abdul Hakim Sebut Kemenangan Rakyat Blitar
Pengacara muda nasional, Abdul Hakim, S.H., M.H., berhasil memenangkan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Walikota Blitar di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sengketa Pilkada Pamekasan Berlanjut, MK Gelar Sidang Pembuktian
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk melanjutkan sidang sengketa hasil Pilkada Pamekasan ke tahap pembuktian. Keputusan ini diambil dalam sidang putusan sela yang digelar pada Rabu (05/02/2025) siang kemarin
Maraknya Mutasi Jabatan Pasca Pilkada, Legislator Dorong Evaluasi UU Pilkada
Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, menyoroti banyaknya mutasi jabatan yang dilakukan kepala daerah petahana tanpa mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pemilu Serentak 2024 Disepakati pada Awal Februari 2025
Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Bawaslu, dan DKPP menyepakati bahwa pelantikan kepala daerah hasil Pemilu Serentak 2024 tanpa sengketa akan dilaksanakan pada awal Februari 2025
Sidang Sengketa Pilkada Sumenep 2024: Paslon Fauzi-Hasyim Minta MK Tolak Gugatan Paslon Satu
Sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sumenep 2024 sedang diproses di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (17/01/2025)
Penggunaan Sistem Noken di Pilbup Waropen Dipermasalahkan, Pemohon Ajukan Pemungutan Suara Ulang
Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Waropen nomor urut 1, Ruben Yason Rumboisano dan Hendrik Lambert Maniagasi (Ruben-Hendrik), menggugat penggunaan sistem noken dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen (Pilbup Waropen)
Pencabutan Gugatan Pilwakot Sawahlunto di MK: Apa yang Terjadi?
Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Nomor Urut 02, Deri Asta dan Desni Seswinari, mengajukan gugatan terhadap hasil Pilwakot Sawahlunto ke Mahkamah Konstitusi (MK)
Pelanggaran TSM dalam Pilkada: Apa Kata Regulasi Kepemiluan?
Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 menjadi topik yang sering diperdebatkan akhir-akhir ini, terutama ketika hasilnya menuai keberatan dari pihak-pihak tertentu
Crosswise Sosok Advokat Asal Bangkalan, Abdul Hakim Tangani Kasus Sengketa Pilkada 2024 ke MK
Hal ini karena pasca kontestasi politik di Pilkada, Abdul Hakim dipercayai tiga pasangan calon (Paslon) Pilkada untuk menangani tiga kasus perselisihan dan sengketa hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Kepercayaan ini membuat reputasinya semakin meroket di dunia advokat.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.