Ketimpangan anggaran ini menimbulkan pertanyaan besar tentang manfaat nyata belanja daerah bagi masyarakat luas. Jika belanja pegawai terus mendominasi, maka pembangunan infrastruktur dan layanan publik bisa mengalami stagnasi.
Pembangunan
Efisiensi Anggaran 2025: Tantangan dan Solusi bagi Pemerintah Daerah
Dari total efisiensi anggaran tersebut, sekitar Rp50,59 triliun berasal dari transfer ke daerah, yang akan berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik dan menjalankan pembangunan.
Efektivitas Belanja Daerah Pemkab Sampang dalam Pembangunan 2020-2025
Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang tahun 2020-2025 menunjukkan angka yang terus berfluktuasi. Dengan total anggaran yang mencapai lebih dari Rp1 triliun setiap tahunnya, efektivitas penggunaannya terhadap pembangunan daerah perlu dipertayakan.
Proporsi Belanja Daerah Pemkab Sampang 2020-2025: Dominasi Belanja Pegawai
Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang pada 2020-2025 terus mengalami fluktuasi. Proporsinya menunjukkan bahwa Belanja Pegawai mendominasi alokasi anggaran setiap tahunnya.
Belanja Daerah Pemkab Sampang 2020-2025 Capai Lebih dari Rp1 Triliun
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang mengalokasikan anggaran belanja daerah yang terus meningkat dalam periode 2020-2025. Berdasarkan data DJPK Kemenkeu RI, total belanja daerah Sampang setiap tahun mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Lima Fokus Pembangunan Sumenep 2025-2030, dari Pendidikan hingga Tata Kelola Pemerintahan
Dalam perjalanannya menuju Sumenep yang lebih maju, ada lima pilar utama yang menjadi fokus pembangunan:
Dialektika Kekuasaan dan Kemiskinan di Kabupaten Sampang
Dalam momen ini, kekuasaan tampak sebagai panggung besar yang memanggil pemimpinnya untuk beraksi. Namun, publik tahu, kekuasaan bukan sekadar jabatan, tetapi tanggung jawab atas derita dan asa rakyat.
Efisiensi Anggaran di Bangkalan: Antara Keterbatasan dan Tantangan Baru
Kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 akan mengubah dinamika pemerintahan daerah. Pemerintah Kabupaten Bangkalan kini tak bisa menghindar dan harus menghadapi realitas baru dalam mengelola anggaran yang lebih ketat.
Dana Desa Jatim 2025: Kabupaten Malang Terbesar, Kota Batu Terkecil
Jawa Timur (Jatim) akan menerima Dana Desa dari APBN 2025. Dana ini dicairkan dalam tiga tahap, yaitu April 40 persen, Agustus 40 persen, dan Oktober 20 persen.
Komisi IV DPR RI Soroti Polemik Pembangunan Pagar Laut di Bekasi
Komisi IV DPR RI menyoroti polemik pembangunan pagar laut sepanjang 3,3 km di Kabupaten Bekasi yang menjadi perhatian publik karena berbagai permasalahan yang muncul di lapangan
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.