Politik  

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI, Jumat (04/07/2025), sejumlah pakar hukum menyampaikan kegelisahan atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru terkait pemilu. Seperti diinformasikan dalam Parlementaria, pertemuan itu menjadi forum penting bagi legislator untuk menyuarakan keprihatinan publik terhadap dampak konstitusional putusan tersebut.

Putusan MK Jadi Dasar DPR Bahas Pemilu Terpisah dan Masa Jabatan
Politik  

Putusan MK Jadi Dasar DPR Bahas Pemilu Terpisah dan Masa Jabatan

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan juga menegaskan sebagai pijakan utama pembahasan revisi UU Pemilu. Dalam keterangannya yang dirilis melalui saluran resmi parlemen, ia menyebut perlunya kajian mendalam sebelum formula final ditetapkan, Jumat (27/06/2025).

Transisi Pemilu 2029: UU akan Atur Masa Jabatan Daerah
Politik  

Transisi Pemilu 2029: UU akan Atur Masa Jabatan Daerah

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan Pemilu nasional dan lokal, lalu bagaimana masa jabatan kepala daerah dan DPRD? Menurut MK, penyesuaian masa jabatannya akan diatur melalui revisi undang-undang oleh DPR dan pemerintah, untuk menjaga kontinuitas pemerintahan, hak konstitusional warga, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas demokrasi, Jumat (27/06/2025).

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.