Menteri Keuangan, Sri Mulyani menegaskan APBN berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan rakyat Indonesia, Rabu (04/05/2025).
Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan tren positif dengan mencatatkan surplus Rp4,3 triliun pada akhir April 2025. Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jumat (23/05/2025).
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, bertemu dengan Menkeu Republik Federal Jerman, Dr. Jörg Kukies, di Washington D.C. Pertemuan ini menjadi bagian dari agenda kerja Sri Mulyani di penghujung kunjungannya.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menegaskan stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga pada triwulan I-2025. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers KSSK, Kamis (24/04/2025).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memulai joint program untuk mengoptimalkan penerimaan negara pada tahun 2025. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa program ini bertujuan meningkatkan penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,4 triliun dalam APBN 2025 untuk Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program ini bertujuan meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di berbagai kelompok usia.
Realisasi postur APBN hingga akhir Februari 2025 masih sejalan dengan target yang ditetapkan dalam UU No. 62 Tahun 2024. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal tersebut dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (13/03/2025).
Peluncuran buku biografi Mar’ie Muhammad menjadi momentum penting dalam mengenang sosoknya sebagai pejabat yang bersih dan berintegritas. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Mar’ie adalah contoh nyata dari komitmen antikorupsi yang tak tergoyahkan.
Dalam dua dekade terakhir, Indonesia mencatatkan transformasi ekonomi yang luar biasa. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia melonjak empat kali lipat menjadi $1,4 triliun, sementara tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari lebih dari 20% menjadi kurang dari 2%.
Benny K. Harman, Anggota Komisi III DPR-RI, menanggapi usulan pembentukan Satgas (Satuan Tugas red.) yang berasal dari Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD,
Komisi III DPR-RI kembali akan menggelar rapat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Selasa (11/4/2023) pukul 14.00 WIB di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.
Dia menegaskan, Komisi III DPR-RI tidak berseteru dengan siapa pun yang berupaya membongkar skandal uang illegal sebesar Rp349 triliun di Kemenkeu-RI.
Ditjen Pajak sedang menjadi sorotan. Bermula dari kasus kekerasan yang dilakukan anak salah satu mantan petinggi di Ditjen Pajak
Jakarta – Pada HUT PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) ke-13 dalam sambutannya secara virtual…
