Efisiensi Belanja Operasional dan Belanja Pegawai perlu menjadi fokus utama Pemkab Bangkalan. Anggaran yang tidak memberikan dampak langsung pada pembangunan sebaiknya dialihkan untuk memperkuat Belanja Modal.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan sistem perpajakan/retribusi daerah harus dimaksimalkan untuk memperkuat kapasitas fiskal.
Wahyudin menegaskan bahwa reformasi anggaran adalah kunci utama keberhasilan RKPD Bangkalan TA 2025. “Tanpa kebijakan anggaran yang lebih progresif, pembangunan berkelanjutan akan sulit diwujudkan,” katanya.
Pelaksanaan RKPD 2025 harus menjadi momentum bagi Pemkab Bangkalan untuk merumuskan strategi fiskal yang lebih efektif. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat diperlukan agar perencanaan pembangunan tidak sekadar menjadi dokumen formalitas.
Jika reformasi anggaran tidak dilakukan, RKPD 2025 berisiko hanya menjadi rencana tak riil untuk pembangunan. Keberanian Pemkab Bangkalan dalam menata ulang anggaran (baca: dalam APBD Perubahan, red.) akan menentukan arah pembangunan Bangkalan ke depan.
