Bangkalan – Ramai perdebatan publik di media sosial tentang survei elektabilitas capres-cawapres pilpres tahun 2024 akhir-akhir ini. Survei elektabilitas tersebut dilakukan oleh berbagai lembaga survei nasional, yang menurut sebagian publik adalah lembaga survei kredibel, Sabtu (25/11/2023).
Sikap publik terhadap survei tersebut terbelah. Ada publik yang mendukungnya, ada menolaknya, dan ada yang tidak bersikap. Menurut Irfan Sarifulloh, pegiat penelitian ilmiah, survei dan sikap tersebut tidak bisa disalahkan.
Meski tendensinya tampak terlihat, yakni kecenderungannya bermotif politis untuk memperkuat dukungan pemilih pada capres-cawapres yang didukung dalam pilpres 2024. Hal itu, karena tindakan tersebut tidak ada yang menabrak peraturan perundangan-undangan.
Namun demikian, menurut Irfan, sikap itu belum tentu benar secara ilmiah. Hal ini karena survei elektabilitas tersebut belum tentu terdukung oleh fakta empirik. Buktinya, dapat dilihat pada pertemuan-pertemuan publik capres-cawapres pilpres tahun 2024.
Terlepas dari perdebatan politik tidak ilmiah tersebut, pertanyaannya, ungkap Irfan,” bagaimana cara menguji kebenaran suatu survei atau penelitian ilmiah?” Secara ilmiah, menurutnya, paling tidak ada tiga konsep teoritis menguji kebenaran survei/penelitian ilmiah. Pertama, teori korespondensi, kedua, teori koherensi, dan ketiga teori pragmatisme.
Menurut teori korespondensi, survei/penelitian dikatakan benar jika terdukung dengan fakta empirik. Jadi, survei itu dapat dikatakan benar karena ada fakta empirik yang dapat dicerap panca indera yang mendukung survei/penelitian ilmiah.
Respon (1)