“Seumpama (seandainya, red.) kalau ada yang minta (uang), langsung lapor ke saya. Atau ada orang yang memberi uang, karena tidak ada waktu mengurus perizinan, yo podo ae (ya sama saja, red.). Makannya, harus mau diubah caranya agar tidak terjadi seperti itu,” tuturnya.
Cak Eri menambahkan, setiap nomor telepon Kepala Dinas (Kadis), Kepala Bidang (kabid) hingga Kepala Seksi (Kasi), wajib disebarkan luaskan kepada warga.
Tujuannya adalah, untuk mempermudah dan menampung keluhan warga, ketika kesulitan dalam mengurus perizinan.
“Pak Fikser, tolong itu nomor telepon kadis dan kabid disebar di sosial media. Nomor telepon Wali Kota ae tak bagi (nomor telepon Wali Kota saja saya bagi, red.) kepada warga, mosok (masa, red.) nomor telepon Kadis dan Kabid nggak dibagi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, M. Fikser mengatakan, nomor telepon kepala dinas, kabid, kabag, camat, dan lurah segera dipublikasikan.
Diharapkan, setelah nomor telepon tersebut dipublikasi, diharapkan tidak ada lagi laporan terkait pungli atau penipuan yang mengatasnamakan pejabat Pemkot.
“Kalau ada laporan terkait pungli, lapor ke nomor telepon yang sudah kami sediakan. Untuk nomor telepon kepala dinas, kabid, kabag, dan sebagainya, kita siapkan publikasinya segera,” pungkas Fikser. (*)
