Ia menjelaskan, hambatan pembangunan infrastruktur berasal dari persoalan klaim lahan. “Meskipun sudah ada anggaran, jika lahannya bermasalah, pembangunan tidak bisa dilakukan. Ini yang menjadi penghambat utama,” jelasnya.
Lukman juga menyebutkan 113 lembaga pendidikan yang akan direhabilitasi tahun ini. Ia menekankan bahwa penyesuaian dengan APBD menjadi alasan keterlambatan pelaksanaan.
Namun penjelasan tersebut belum menenangkan mahasiswa. HIMABA tetap mengkritik penyaluran dana BOS yang tidak transparan.
Mereka menemukan adanya sekolah yang tidak memiliki murid tetapi tetap menerima anggaran. Hal ini menjadi catatan serius terhadap lemahnya pengawasan pemerintah daerah.
Aksi ini menjadi peringatan keras bagi Pemkab Bangkalan dari generasi muda. Mahasiswa menunjukkan bahwa mereka tidak akan diam melihat stagnasi pemerintahan.
“Kami akan kembali turun ke jalan jika tidak ada langkah konkret. Pemerintahan harus hadir dan bekerja untuk rakyat, bukan untuk elite,” tutup Maskur.