Bangkalan – Dalam dunia politik, partai politik memegang peranan penting sebagai sarana untuk mewakili kepentingan masyarakat dan mempengaruhi arah kebijakan negara. Namun, pandangan kritis terhadap partai politik muncul dari seorang sosiolog Italia bernama Robert Michels.
Michels dikenal dengan konsep “hukum oligarki”, yang menyatakan bahwa partai politik cenderung dikuasai oleh sekelompok elit yang memiliki kekuasaan dan kontrol atas keputusan-keputusan penting.
Robert Michels, seorang sosiolog yang hidup pada awal abad ke-20, mengamati fenomena politik di berbagai negara Eropa dan menemukan pola yang konsisten dalam struktur dan dinamika partai politik.
Dalam karyanya yang terkenal, “Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy” (1911), Michels menyajikan argumen yang menggugat konsep demokrasi dalam partai politik.
Menurut Michels, meskipun partai politik didirikan dengan tujuan mewakili kepentingan masyarakat secara luas, namun dalam prakteknya, partai politik cenderung menjadi otoriter dan oligarkis.
Dia mengamati bahwa terlepas dari retorika demokratis, kekuasaan dalam partai politik cenderung terpusat pada sekelompok elit yang memiliki kontrol atas sumber daya dan jalur komunikasi.
Elit-elit ini, yang sering kali terdiri dari pemimpin partai, anggota parlemen, dan birokrat partai, memiliki kepentingan untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan mereka.
Salah satu mekanisme utama yang digunakan oleh elit dalam partai politik untuk mempertahankan kekuasaannya adalah kontrol terhadap struktur organisasi partai.
Michels mengamati bahwa partai politik cenderung mengembangkan birokrasi internal yang kompleks, di mana keputusan-keputusan strategis dibuat oleh sekelompok kecil elit yang memiliki akses terhadap informasi dan sumber daya.
