Mahkamah Konstitusi (MK) tak memiliki kewenangan dalam menentukan sistem pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Yang memiliki kewenangan terkait itu adalah Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jumat (2/6/2023).
Tim Penasihat Hukum (TPH) Susanti Nur Afidah heran terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri (PN) Tuban
Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur (Jatim) akhirnya mengabulkan permintaan foto copy dokumen ijin (IMB, Amdalalin dan AMDAL Pembangunan The Trans Icon
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya mengagendakan sidang pembacaan putusan perkara permohonan keberatan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya
Dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang disangkakan ke Wiwik Zumaroh dan Susanti Nur Afidah akhirnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Tuban
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menetapkan dan menahan Ben Brahim S Bahat (BBSB) Bupati Kabupaten Kapuas (2013-2018 dan 2018-2023) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng)
Polri memastikan melakukan peningkatan pengawasan di perbatasan negara jalur laut untuk mencegah impor pakaian bekas ilegal
KY berpandangan bahwa, Putusan PN Jakpus tersebut adalah putusan yang kontroversial. KY mencermati reaksi yang muncul terhadap putusan tersebut, pada dasarnya menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.
Hakim PN Jakpus mengabulkan, gugatan Partai PRIMA terhadap KPU RI. Salah satu putusan gugatan tersebut, meminta, KPU RI menunda Pemilu 2024
Komisi Pemberdayaan Perempuan Remaja dan Keluarga (PPRK), MUI Sulawesi Selatan, memberikan peringatan terkait kasus pemerkosaan siswi SMP di Kabupaten Bone
