APBN, Instrumen Penting untuk Kesejahteraan dan Stabilitas Ekonomi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan paparan pada acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2025 di Jakarta, Selasa (11/2/2025). Gelaran tahunan tersebut menghadirkan banyak peserta termasuk 700 lebih investor asing dari berbagai negara secara hybrid untuk mendapatkan perkembangan terbaru terkait kebijakan domestik dan global, serta menggali potensi investasi di Indonesia
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan paparan pada acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2025 di Jakarta, Selasa (11/2/2025). Gelaran tahunan tersebut menghadirkan banyak peserta termasuk 700 lebih investor asing dari berbagai negara secara hybrid untuk mendapatkan perkembangan terbaru terkait kebijakan domestik dan global, serta menggali potensi investasi di Indonesia (Sumber Foto: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025).

Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, APBN juga berfungsi sebagai penyangga ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global dan dinamika ekonomi yang terus berkembang.

Pemerintah akan terus mengelola APBN dengan baik agar tetap sehat dan berkelanjutan. Sri Mulyani menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan APBN agar tetap dapat menjalankan fungsinya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Menurutnya, APBN dapat mendukung kesejahteraan rakyat melalui tiga cara utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, melakukan belanja yang berkualitas, dan mendorong pembiayaan inovatif. Kementerian Keuangan saat ini sedang melakukan reformasi untuk meningkatkan penerimaan negara secara lebih optimal.

Salah satu langkah yang diambil adalah investasi dalam sistem digital seperti Coretax dan CEISA untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak. Meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya, pemerintah terus berupaya menyempurnakan sistem tersebut agar lebih andal dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga telah menerima arahan dari Presiden untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan menekan kebocoran serta mengatasi penggelapan dan penghindaran pajak. Langkah yang akan ditempuh adalah mengintegrasikan data pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) guna menciptakan sistem yang lebih solid.

Dengan integrasi data tersebut, wajib pajak akan memiliki informasi yang lebih konsisten dan layanan perpajakan dapat lebih efisien. Hal ini diharapkan dapat mengurangi pengulangan data serta menekan biaya kepatuhan yang selama ini menjadi kendala bagi banyak pihak.

Eksplorasi konten lain dari Madurapers

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca