Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Kementerian Keuangan akan mensinkronkan kebijakan dan instrumen keuangan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan kebijakan Bank Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Program 3 (tiga) Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Hari ini kami mengundang di tempat kita untuk bisa mensinkronkan seluruh policy dan instrumen keuangan, baik itu yang ada di APBN maupun dari kebijakan Bank Indonesia, entah melalui makroprudensial maupun melalui mekanisme yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendukung sektor perumahan,” kata Menkeu dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/02/2025). Sri Mulyani menegaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga sangat penting untuk mempercepat realisasi program tersebut.
Dalam acara tersebut, hadir pula Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyukseskan program perumahan skala besar tersebut.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah melalui Undang-Undang APBN 2025 telah mengalokasikan dukungan untuk pembangunan 220 ribu rumah bagi MBR. “Itu sudah dialokasikan Rp18 triliun dalam bentuk FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) untuk fasilitas likuiditas, yang dikombinasikan dengan PMN (Penyertaan Modal Negara) di PT SMF (Sarana Multigriya Finansial) untuk mendukung 220 ribu MBR yang pinjaman bunganya hanya 5 persen selama 20 tahun,” ujarnya.
Menkeu mengakui bahwa target Program 3 Juta Rumah memerlukan upaya tambahan. Ia akan mencari berbagai instrumen pembiayaan dan dukungan lainnya dengan berdiskusi bersama kementerian dan lembaga terkait.
