Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, dalam sumber resmi Kemenkeu, menekankan urgensi pembangunan infrastruktur. Pembangunan ini harus berkelanjutan, inklusif, dan tangguh terhadap risiko iklim.
Sementara itu, kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia mencapai USD625 miliar untuk periode 2025-2029. Pemerintah hanya sanggup menutupi sekitar 40 persen dari kebutuhan pendanaan tersebut.
Untuk itu, keterlibatan sektor swasta sangat krusial untuk menutup kekurangan ini. Menkeu Sri Mulyani menegaskan, “Kita menghadapi gap pendanaan yang besar. Ini akan membutuhkan partisipasi sektor swasta dan dukungan dari banyak mitra, juga menuntut terciptanya mekanisme pendanaan yang inovatif.”
Tekanan global juga meningkat, termasuk ketegangan geopolitik dan perlambatan ekonomi. Risiko perubahan iklim memperumit perencanaan infrastruktur. Perubahan iklim diperkirakan dapat menyebabkan 260 juta orang mengalami perpindahan tempat tinggal di dalam negerinya masing-masing pada tahun 2050.
Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, “Saat ini, infrastruktur bukan lagi sekadar menghubungkan jalan, pelabuhan, dan kota, melainkan juga tentang menghubungkan pembangunan dengan dampaknya. Infrastruktur harus dirancang dengan ketahanan iklim, tanggung jawab lingkungan, sekaligus memberikan hasil yang inklusif, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.”