Jakarta – Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp118 triliun demi memperluas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan dari DPR RI. Mengutip Parlementaria, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menyebut rencana tersebut sebagai pemborosan besar apabila hanya berfokus pada pengadaan makanan tanpa menyentuh akar masalah gizi nasional.
Yahya menilai, pengadaan makanan gratis memang penting, namun tidak akan berdampak jangka panjang jika tidak disertai perbaikan sistemik. “Program ini akan menjadi pemborosan terbesar jika hanya difokuskan pada pengadaan makanan tanpa menyentuh akar masalah yang selama ini menjadi penyebab krisis gizi,” tegasnya.
Ia menyoroti rendahnya edukasi gizi, lemahnya akses terhadap pangan sehat, dan minimnya literasi nutrisi sebagai penyebab utama masalah gizi. “Seperti rendahnya edukasi gizi sejak usia dini, lemahnya akses terhadap pangan sehat dan terjangkau di daerah, serta minimnya literasi nutrisi di sekolah-sekolah,” sambungnya.
Usulan anggaran fantastis ini muncul dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR bersama Kepala BGN, Dadan Hindayana. Dadan mengungkap bahwa total pagu indikatif BGN untuk tahun 2026 mencapai Rp217 triliun, dan tambahan Rp118 triliun dibutuhkan untuk menyesuaikan target program.
Dengan usulan tambahan tersebut, total anggaran BGN untuk 2026 menyentuh angka mencengangkan sebesar Rp335 triliun. Anggaran ini diklaim akan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat Program MBG di seluruh Indonesia.
Menurut BGN, kebutuhan dana untuk MBG bisa mencapai Rp25 triliun per bulan pada tahun mendatang. Dadan menyatakan bahwa pembahasan mendalam dengan DPR akan dilakukan sebelum pengambilan keputusan.
Yahya menyambut baik adanya pembahasan lanjut, namun ia mengingatkan agar program tidak berhenti sebagai kegiatan distribusi semata. “Tetapi juga harus menjadi tonggak awal reformasi menyeluruh terhadap sistem gizi nasional yang selama ini rapuh, fragmentaris, dan berorientasi jangka pendek,” ujarnya.