Ia juga mengusulkan pendekatan berbasis transformasi yang menekankan keberlanjutan dan perubahan pola konsumsi masyarakat. “Program MBG adalah program mulia, namun anggaran yang besar harus diarahkan tidak hanya untuk memberi makan, tetapi untuk mengubah pola konsumsi, memperbaiki rantai pasok pangan lokal, dan memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi yang benar dan berimbang,” katanya.
Politikus Partai Golkar ini juga mendorong agar MBG terkoneksi dengan sektor pertanian lokal dan komunitas. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam merancang dan menjalankan program yang komprehensif.
“Perlu pemberdayaan para ibu dan komunitas keluarga dalam menyusun pola konsumsi rumah tangga berbasis gizi. Kemudian, kolaborasi dengan sekolah, puskesmas, dan kader kesehatan sebagai garda terdepan dalam edukasi gizi,” ucap Yahya.
Ia juga mendorong digitalisasi pemantauan gizi agar dampak program bisa terukur secara akurat. Menurutnya, program tidak boleh hanya sibuk mencatat distribusi tanpa melihat perubahan nyata pada status gizi masyarakat.
“Jika anggaran besar hanya disalurkan tanpa disertai reformasi sistemik, maka kita hanya mengulang pola bantuan pangan konvensional yang tidak menyelesaikan persoalan struktural,” tegasnya. “Negara butuh keberanian untuk mengubah pendekatan dari ‘memberi makan’ menjadi ‘mendidik gizi’,” imbuh Yahya.
Yahya Zaini menekankan perlunya pengawasan publik terhadap program MBG agar penggunaan dana publik sebesar itu tidak melenceng dari tujuan. Ia berjanji bahwa Komisi IX DPR akan terus mengawal program ini agar tidak menjadi proyek simbolik menjelang tahun politik, melainkan kebijakan transformasional demi masa depan gizi bangsa.