Pada prinsipnya, honor dan gaji terhadap pegawai itu untuk meningkatkan kinerjanya, tetapi bagaimana kemudian, jika banyaknya porsi anggaran untuk pegawai ini tidak sesuai dengan pelayanan yang diberikan.
“Saya rasa itu bukan rahasia umum lagi, misalkan pegawai di kecamatan ini baru masuk kadang jam 10.00 WIB pulang jam 12.00 atau bahkan pegawai pada dinas A yang hanya mampir absen habis itu pulang. Seharusnya, tingginya porsi anggaran terhadap pegawai, akan berdampak terhadap bagusnya sektor pelayanan di Bangkalan,” kata Ahmad.
“Kenyataannya, bisa kita lihat sendiri di lapangan, dalam situasi dan kondisi seperti itu, kecerdasan dan kecermatan Kepala Daerah sangat dibutuhkan. Misalkan, dengan menerapkan sistem e-absen untuk semua kantor, pastikan semua pegawainya absen jam 08.00 WIB dan cek out nanti pukul 15.00 WIB,” pintanya.
Bagi pegawai yang tidak sesuai dengan ini, harus ada pengurangan gaji, sehingga nanti akan ada efesiensi belanja pegawai yang kemudian bisa dialokasikan untuk pembangunan. Selain itu, pemkab Bangkalan bisa mengatur kebijakan pemerataan pelayanan.
Selama ini, tenaga pendidik di Bangkalan ini sangatlah minim, bahkan bisa dikatakan jomplang antara desa dan kota. Nah, posisi Kepala Daerah disini bisa mengatur pos yang banyak THL ini dipindah ke sekolah-sekolah yang membutuhkan tenaga honorer, agar tidak dibebankan terhadap BOS semua, sehingga sekolah juga dapat melalukan inovasi di sekolah masing masing.
“Misalkan, yang ada pada Dinas Perdagangan THL mencapai 547 orang, pegawai sebanyak ini kerja apa saja? Di sisi lain, pendapatan sektor perdagangan cendrung stagnan, karena tidak ada inovasi pelayanan yang kemudian bisa berefek pada jumlah retribusi yang dapat diterima. Sehingga banyaknya pegawai ini mubazdir dan hanya terkesan menghembur-hemburkan uang daerah saja,” tandasnya.
