APBD di Bangkalan Lebih Dominan Masuk Kantong Pejabat Daripada Rakyat

Ahmad Annur, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah (Pemuda) Jawa Timur (Jatim) (Sumber Foto : Ahmad Annur)

Bangkalan – Hasil pantauan Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah (Pemuda) Jawa Timur, terdapat kejanggalan pengelolaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangkalan, karena beban gaji pegawai terhadap APBD cukup berat. Setelah dihitung, total gaji pegawai ada diangka 42% dari total APBD Bangkalan atau setara dengan 993 miliar pada Tahun Anggaran (TA) 2022.

Ahmad Annur, Ketua DPD Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah (Pemuda) Jawa Timur, mengungkapkan bahwa idealnya porsi anggaran untuk gaji pegawai itu ada di angka 30% dari APBD. Hal itu, menurutnya sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

“Sayangnya, pada kenyataannya di Bangkalan jauh lebih banyak dari itu, kalau dibandingkan dengan belanja modal dan belanja lainnya, APBD Bangkalan bisa dibilang tidak waras. Saya rasa ini harus ada perubahan skema anggaran dan juga wajib ada inovasi program yang dapat meminimalisir anggaran sektor gaji pegawai,” tegas aktivis muda asal Geger itu.

“Total atau jumlah pegawai di Bangkalan yang ASN sebanyak 8.655 sedangkan yang THL sebanyak 3.428 orang. Jika ASN ini gajinya melekat pada pemerintah pusat melalui Pemda, sedangkan THL melekat Pemda dengan tanggung jawab APBD-nya. Melihat jumlah THL ini, tentu sangat berat untuk bisa merumuskan kebijakan penyelesaian infrastruktur maupun problem sosial lainnya,” tambahnya.

BACA JUGA:  Kemendagri Soroti 32 Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Rakortekrenbang 2022
Prosentase Tenaga Harian Lepas (THL) dari masing-masing Dinas di Kabupaten Bangkalan tahun 2021 (Foto : Istimewa)

Lebih lanjut, Ahmad sapaan akrabnya, tren belanja pegawai ini, selalu sesuai target atau hampir 100% terealisasi, itu artinya semua pegawai baik THL maupun ASN urusan gaji selalu cair 100%, terlepas nanti kinerjanya apakah 100% atau malah sebaliknya.

“Jika melihat realisasi belanja pegawai TA. 2020 ada sesuatu yang cukup lucu, karena dari anggaran sebesar Rp816.653.132.678,14 terealisasi sebesar Rp772.839.900.439,56 atau 94,64%. Di sisi lain, untuk belanja bantuan sosial dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00 terealisir sebesar Rp0,00 atau 0%,” paparnya.

Padahal, waktu itu masa pandemi covid 19, anggaran bantuan sosial yang hanya 150 juta tidak bisa direalisasikan? Itu artinya pemerintah kita lebih banyak mengurus perut pegawai daripada rakyatnya yang kelaparan.

Pada prinsipnya, honor dan gaji terhadap pegawai itu untuk meningkatkan kinerjanya, tetapi bagaimana kemudian, jika banyaknya porsi anggaran untuk pegawai ini tidak sesuai dengan pelayanan yang diberikan.

“Saya rasa itu bukan rahasia umum lagi, misalkan pegawai di kecamatan ini baru masuk kadang jam 10.00 WIB pulang jam 12.00 atau bahkan pegawai pada dinas A yang hanya mampir absen habis itu pulang. Seharusnya, tingginya porsi anggaran terhadap pegawai, akan berdampak terhadap bagusnya sektor pelayanan di Bangkalan,” kata Ahmad.

BACA JUGA:  Capaian Program KB di Sumenep Masih Nihil, Begini Kata Dinas KB

“Kenyataannya, bisa kita lihat sendiri di lapangan, dalam situasi dan kondisi seperti itu, kecerdasan dan kecermatan Kepala Daerah sangat dibutuhkan. Misalkan, dengan menerapkan sistem e-absen untuk semua kantor, pastikan semua pegawainya absen jam 08.00 WIB dan cek out nanti pukul 15.00 WIB,” pintanya.

Bagi pegawai yang tidak sesuai dengan ini, harus ada pengurangan gaji, sehingga nanti akan ada efesiensi belanja pegawai yang kemudian bisa dialokasikan untuk pembangunan. Selain itu, pemkab Bangkalan bisa mengatur kebijakan pemerataan pelayanan.

Selama ini, tenaga pendidik di Bangkalan ini sangatlah minim, bahkan bisa dikatakan jomplang antara desa dan kota. Nah, posisi Kepala Daerah disini bisa mengatur pos yang banyak THL ini dipindah ke sekolah-sekolah yang membutuhkan tenaga honorer, agar tidak dibebankan terhadap BOS semua, sehingga sekolah juga dapat melalukan inovasi di sekolah masing masing.

“Misalkan, yang ada pada Dinas Perdagangan THL mencapai 547 orang, pegawai sebanyak ini kerja apa saja? Di sisi lain, pendapatan sektor perdagangan cendrung stagnan, karena tidak ada inovasi pelayanan yang kemudian bisa berefek pada jumlah retribusi yang dapat diterima. Sehingga banyaknya pegawai ini mubazdir dan hanya terkesan menghembur-hemburkan uang daerah saja,” tandasnya.

BACA JUGA:  UMK Sumenep Belum Jelas pada 2022 Mendatang, Begini Keterangan PLT Disnakertrans
Prosentase TLH di Bangkalan 2021 dari masing-masing dinas.

Tinggalkan Balasan