Salah satu pendamping desa peserta workshop juga mengapresiasi kegiatan ini sebagai ajang berbagi praktik baik. “Kami banyak belajar dari Sukaresmi dan berharap pengalaman ini dapat kami terapkan di daerah masing-masing,” ujarnya.
Workshop ditutup dengan diskusi dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut untuk memperkuat sistem pendampingan ketahanan pangan berbasis kolaborasi dan jejaring antardesa.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyerukan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan negara. Seruan itu ia sampaikan pada acara pelantikan pejabat Kementerian Keuangan, Jumat (20/06/2025) di Jakarta, sebagaimana dilaporkan oleh situs resmi Kemenkeu RI.
Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan sengketa wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara dengan menetapkan empat pulau masuk ke Provinsi Aceh. Keputusan itu, melansir Parlementaria, mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong.
Ayam Goreng Widuran di Solo mendadak viral usai pengakuan menjual produk non halal muncul di media sosial. Perihal ini dikupas lebih dalam oleh salah satu akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dirilis dalam situs resminya, yang menyoroti aspek hukum dari kasus tersebut.
Aparatur Sipil Negara (ASN) D.I. Yogyakarta, menurut laporan terbaru BPS D.I. Yogyakarta, menunjukkan dominasi signifikan perempuan dan lulusan perguruan tinggi dalam komposisinya 2024. Dari total 74.471 ASN, sebanyak 42.162 orang adalah perempuan, jauh melampaui jumlah laki-laki yang tercatat 32.302 orang, Senin (16/06/2025).
Penduduk Provinsi Jawa Tengah (Jateng) tahun 2025, menurut proyeksi BPS Jateng, mencapai 38,23 juta jiwa. Populasi laki-laki diperkirakan 19,20 juta jiwa, sedikit lebih tinggi dari perempuan yang berjumlah 19,03 juta jiwa, Senin (16/06/2025).
Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena mendukung pencabutan izin usaha pertambangan di Raja Ampat yang dilakukan pemerintah atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam rilis sumber resmi Parlementaria, Samuel mendesak pemerintah mengusut pihak yang mengeluarkan izin tambang di kawasan konservasi tersebut.
