“Namun, ketika netralitas ASN terganggu, ini dapat memiliki beberapa dampak terhadap meningkatnya polarisasi politik melalui pembagian intern, penyalahgunaan sumber daya publik, kurangnya pelayanan publik yang merata, risiko manipulasi dalam pemilihan umum, pengurangan kepercayaan publik, dan meningkatnya politisasi birokrasi,” katanya.
ASN tak Netral, Polarisasi dalam Pemilu 2024 Meningkat
Baca Juga
Rekomendasi untuk kamu
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menetapkan H. Mohamad Sohibul Iman, Ph.D., sebagai Ketua Majelis Syura untuk periode 2025–2030. Penetapan ini dilakukan dalam Musyawarah I Majelis Syura yang berlangsung pada 3–4 Juni 2025.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Peran 02, Nailil Ghufron, menegaskan bahwa wacana pemakzulan terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak masuk akal. Ia menyebut gagasan tersebut menyesatkan dan tidak memiliki dasar konstitusional, Kamis (05/06/2025).
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersiap menggelar Muktamar X pada September 2025 untuk memilih ketua umum (ketum) baru. Proses ini memunculkan perdebatan antara mempertahankan kader internal atau menggaet tokoh eksternal demi kebangkitan partai, Senin (02/05/2025).
Ia pun heran kenapa Pemkab Sampang suka sekali main tebak-tebakan aturan atau hukum. Kalau cocok, dijalankan. Kalau enggak, tunggu ‘petunjuk dari langit’ alias surat edaran. Logikanya lebih lincah dari akrobat sirkus.
Kekuasaan dalam dunia kontemporer bukan lagi struktur yang terpusat, tetapi tersebar dalam berbagai lapisan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam analisis Michael Hardt, kekuasaan modern berubah menjadi bentuk yang lebih kompleks dan terfragmentasi, melibatkan hubungan yang lebih luas di antara individu dan institusi.
Masyarakat Sampang patut berbangga. Sebab kabupaten ini berhasil mencetak prestasi unik: ratusan desa dipimpin oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) terbanyak dan terlama tanpa pemilihan kepala desa (Pilkades) sejak 2021, Kamis (29/05/2025).