Bappeda Sumenep dan Bappenas Bahas Pengembangan Ekonomi Biru dan Transportasi Kepulauan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. PMK ini ditetapkan oleh Menkeu, Sri Mulyani Indrawati, pada 13 Desember 2024

Jawa Timur (Jatim) akan menerima Dana Desa dari APBN 2025. Dana ini dicairkan dalam tiga tahap, yaitu April 40 persen, Agustus 40 persen, dan Oktober 20 persen.

Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, akan menerima Dana Desa dari APBN sebesar Rp282.421.820.000 pada 2025 ini. Dana ini akan disalurkan ke 273 desa yang tersebar pada 18 kecamatan, dengan pencairan tiga tahap, yakni April (40 persen), Agustus (40 persen), dan Oktober (20 persen).

Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. INPRES ini menekankan efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025

Madura kembali menerima alokasi Dana Desa (DD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Dana tersebut akan disalurkan ke seluruh desa yang tersebar di empat kabupaten, yaitu Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan.

Kabupaten Bangkalan pada tahun 2025 menerima alokasi Dana Desa (DD) sebesar Rp282.421.820.000 dari APBN. Dana ini akan disalurkan kepada 273 desa yang tersebar di 18 kecamatan. Berikut analisis terkait distribusi anggaran, mulai dari kecamatan dan desa dengan alokasi terbesar hingga terkecil.