Saat itu, lanjut Risang kuasa hukum pelapor, PPS Klpayan menolak permintaan PPK. Katanya, “Loh, ada apa kok diminta semua berkas pendaftar KPPS? Ini tidak benar mengambilalih! Mau meminta seluruh dokumen ini kan aneh gitu. Alasannya juga tidak jelas, meminta seperti itu. Walaupun dikatakan katanya di Klapayan tidak kondusif.”
Karena anggota PPS Klapayan menolak permintaan itu, kata Risang menambahkan, sehari kejadian tersebut pada tanggal 22 Desember PPK Sepulu menerbitkan surat pengambilalihan tugas PPS Desa Klapayan. “Loh, kenapa diambil alih, ada apa? Jika memang ada kesalahan kenapa tidak diomongkan baik-baik,” ungkapnya.
Nah, karena PPS Klapayan tidak merespon tindakan PPK tersebut, malam harinya KPU Bangkalan menerbitkan juga surat di tanggal yang sama, yaitu surat pengambilalihan. Jadi, sehari ada 2 (dua) penerbitan surat pengambilalihan PPS Klapayan dari PPK dan KPU. “Lucunya, pada malam harinya, pukul 22.33 WIB PPS Klapayan dipecat bersamaan dengan keluarnya surat itu,” kata dia.
Pelaporan tersebut, kata Risang,” Dilakukan atas dugaan etik dan kesalahan prosedur pemecatan, karena tidak ada sebab. Walaupun KPU itu boleh memecat tanpa peringatan, tetapi harus ada sebabnya. Ini sebabnya saja tidak jelas. Kenapa dipecat? Itu yang kami laporkan itu.”
Sementara itu, ketika awak media ini meminta informasi via chat WhatsApp kepada Ketua Bawaslu Bangkalan terkait gelar sidang tersebut, Ahmad Mustain Soleh menerangkan, benar bahwa Bawaslu Bangkalan melakukan sidang pelanggaran administrasi Pemilu pada hari ini, Kamis (4/1/2024).
