PBB pedesaan dan perkotaan hanya tercapai 53,60 persen dari target Rp7,5 miliar. Meskipun demikian, sektor ini menyumbang 10,72 persen terhadap Pajak Daerah.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencatat realisasi Rp5,16 miliar dari target Rp5 miliar. Kontribusinya terhadap Pajak Daerah mencapai 13,77 persen.
Sumber penerimaan terbesar berasal dari pajak barang dan jasa tertentu. Realisasinya mencapai Rp25,97 miliar atau 113,30 persen dari target dan menyumbang 69,28 persen terhadap Pajak Daerah.
Kondisi ini menunjukkan ketergantungan tinggi pada satu sumber pajak. Ketidakseimbangan ini mengindikasikan lemahnya optimalisasi potensi pajak lain di daerah.
Minimnya perencanaan dan realisasi nol di berbagai sektor menjadi catatan kritis. Pemkab Sampang perlu mengevaluasi strategi fiskal daerah secara menyeluruh.
Tanpa diversifikasi sumber pendapatan, ketahanan fiskal Sampang berisiko terganggu. Optimalisasi dan pembaruan regulasi Pajak Daerah harus menjadi prioritas ke depan.