Hal ini berbeda dengan status hak-hak politiknya (political rights), dimana era Pemerintahan SBY dan Jokowi menurut survei Freedom House status rezimnya adalah sama-sama bebas dengan skor sebesar 2 poin. Sub variabel yang digunakan Freedom House untuk menilai hak-hak politik ini adalah: (1) proses pemilu, (2) pluralisme dan partisipasi politik, dan (3) fungsi pemerintahan.
Indikatornya, proses pemilu, meliputi: (1) kejujuran dalam pemilu, (2) kebebasan pemilihan legislatif, dan (3) penyelenggaraan pemilu. Indikator pluralisme dan partisipasi politik, meliputi: (1) hak berorganisasi dalam partai politik, (2) peluang oposisi dalam pemilu, (3) kebebasan pilihan politik masyarakat, dan (4) kebebasan hak politik kelompok tertentu (SARA) dalam pemilu. Indikator fungsi pemerintahan, meliputi: (1) kepala pemerintahan dan perwakilan legislatif nasional yang dipilih secara bebas menentukan kebijakan pemerintah, (2) perlindungan terhadap korupsi, dan (3) transparansi pemerintah.
Mohammad Fauzi, alumni Magister IIS Universitas Airlagga (UNAIR), adalah peneliti Lembaga studi Perubahan dan Demokrasi (LsPD) dan PT Tri Dharma Cendekia.
