Ia menilai, dengan anggaran sebesar itu, seharusnya DLH bisa lebih progresif dalam mengembangkan sistem dan infrastruktur lingkungan. Namun kenyataannya, anggaran justru habis untuk pembiayaan administratif.
“Dalam jangka panjang, ketidakseimbangan ini bisa menghambat peran DLH sebagai pelindung lingkungan,” kata Musawwir. Ia mengusulkan adanya evaluasi menyeluruh terhadap prioritas anggaran DLH Bangkalan.
DPRD berharap Pemkab Bangkalan tidak hanya melihat dari sisi administrasi, tapi juga efektivitas kerja lapangan. “Kami mendorong agar belanja modal ditingkatkan supaya DLH tidak hanya kuat di atas kertas,” pungkas Musawwir.
