Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan bahwa hasil penyelidikan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menetapkan dua orang sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut di Tangerang, Banten.
Kepala Desa Kohod, Arsin, dan satu perangkat desa disebut telah mengakui kesalahan mereka serta bersedia membayar denda administratif sesuai aturan yang berlaku.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menyatakan bahwa Arsin bukanlah aktor intelektual di balik pembangunan pagar laut tersebut. Ia menyampaikan hal itu saat mengunjungi Kantor Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
“Dugaan kami, bukan,” ujar Riyono dalam keterangannya, Jumat (28/02/2025). Ia menegaskan bahwa meskipun sudah ada empat tersangka dalam kasus ini, penyelidikan masih menyisakan pekerjaan rumah bagi aparat penegak hukum.
Riyono meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk berkoordinasi dengan kepolisian guna mengungkap aktor intelektual di balik proyek pagar laut tersebut. “Komisi IV meminta KKP berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus ini secara menyeluruh agar pertanyaan publik terjawab dengan jelas,” tegasnya.
Selain itu, Riyono menyoroti potensi kerugian ekonomi yang lebih besar dibandingkan denda administratif Rp48 miliar yang dikenakan kepada Arsin. Ia meminta pemerintah melakukan audit tata ruang wilayah laut guna mengetahui dampak ekonomi dari proyek pagar laut tersebut.
“Kami meminta audit menyeluruh, karena saya yakin nilai kerugiannya jauh lebih besar dari Rp48 miliar,” ujar politisi Fraksi PKS ini. Menurutnya, audit ini penting agar kebijakan di sektor kelautan dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.
