Sementara itu, mengutip CNN Indonesia, sebelumnya KPK RI tidak mengetahui persoalan aliran dana ratusan triliun rupiah di lingkungan Kemenkeu RI, yang diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK RI Pahala Nainggolan mengatakan (9/3/2023), bahwa data mengenai (tentang/terkait, red.) aliran dana ratusan triliun di kementerian tersebut belum diperoleh pihak KPK RI (pada awal bulan ini 2023, red.).
Menurut mantan Komisioner KPK RI M. Jasin, mengutip dari Kompas, temuan transaksi mencurigakan ratusan triliun tersebut memperlihatkan belum terlihat perubahan mendasar dari sistem pencegahan korupsi di Kemenkeu RI.
Pada 2008 silam, tutur Jasin, KPK RI sudah pernah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok, yang menjadi salah satu bagian dari Kemenkeu, dan berhasil menemukan praktik suap dari importir terhadap petugas.
Ternyata 15 tahun berselang, ungkap Jasin, Kemenkeu RI masih belum melakukan pembenahan mendasar hingga akhirnya terungkap temuan transaksi mencurigakan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebesar Rp349 triliun.
Fakta ini menurut Jasin menunjukkan, bahwa pencegahan korupsi di Kemenkeu RI tidak mendasar, sehingga praktek korupsi di lingkungan ini kumat-kumatan. Sekarang kumat-nya lebih dahsyat lagi, kalau sampai ratusan triliun itu, dan mengalir ke mana-mana.
