Kedua, efisiensi yang berpotensi mengorbankan pelayanan dasar. Kebijakan ini menuntut pemangkasan belanja non-prioritas, tetapi dalam praktiknya, banyak daerah kesulitan menyeimbangkan efisiensi dengan kebutuhan pelayanan publik yang terus meningkat.
Ketiga, dampak jangka panjang terhadap pembangunan daerah. Pemangkasan anggaran yang berlebihan dapat menyebabkan stagnasi pembangunan infrastruktur dan investasi daerah, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.
Solusi Permasalahan Akibat Kebijakan
Untuk mengatasi dampak negatif dari kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah dapat menerapkan beberapa strategi berikut: Pertama, realokasi anggaran ke sektor produktif. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa dana yang masih tersedia dialokasikan ke program yang memiliki multiplier effect tinggi, seperti pertanian, industri manufaktur, dan teknologi.
Kedua, kemitraan dengan sektor swasta. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan Public-Private Partnership (PPP) dalam pembangunan infrastruktur. Kolaborasi ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat.
Ketiga, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan mengelola sumber pendapatan daerah secara lebih efisien—misalnya melalui perbaikan sistem perpajakan dan retribusi daerah—pemerintah daerah dapat mengurangi dampak pemangkasan anggaran pusat.
Keempat, digitalisasi layanan pemerintahan. Penerapan teknologi dalam administrasi dan pelayanan publik dapat membantu mengurangi biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas layanan.
