Keenam, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah daerah perlu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran agar kebijakan efisiensi tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik atau birokrasi yang kurang efektif.
Penutup
Kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 bertujuan untuk menjaga stabilitas fiskal nasional dan meningkatkan efektivitas belanja pemerintah. Namun, pemangkasan dana transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun menimbulkan tantangan besar bagi pemerintah daerah, terutama dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.
Sebagai contoh, Kabupaten Bangkalan yang mengalami defisit Rp44 miliar perlu melakukan strategi koreksi belanja dengan cermat agar tetap dapat menjalankan pembangunan.
Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan meliputi realokasi anggaran ke sektor produktif, kemitraan dengan sektor swasta, optimalisasi PAD, serta digitalisasi layanan pemerintahan. Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah dapat menghadapi kebijakan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.
Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara inovatif dan efisien. Jika dikelola dengan baik, kebijakan efisiensi anggaran dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem keuangan daerah secara lebih berkelanjutan.
Mohammad Fauzi, penulis artikel ini adalah peneliti dan pengajar lembaga penelitian dan perguruan tinggi.
