Pelaku usaha kecil turut akan merasakan dampak dari kebijakan ini. Berkurangnya program pendampingan dari pemerintah membuat mereka harus beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang lebih menantang.
Kebijakan ini menimbulkan kritik dari masyarakat yang merasa hak mereka atas layanan publik potensial semakin berkurang. “Pemerintah perlu memastikan bahwa pemangkasan anggaran tidak mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat,” pinta Muktafi, warga Kecamatan Sepulu, Selasa (18/02/2025).
Kritik serupa juga disampaikan oleh akademisi, Wahyudi, yang menilai efisiensi anggaran harus dilakukan secara selektif. Pengurangan anggaran sebaiknya tidak menyasar sektor yang langsung bersinggungan dengan kepentingan masyarakat.
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah optimalisasi pendapatan daerah. “Pemerintah Kabupaten Bangkalan harus lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan baru,” ungkap Wahyudi, dosen UNIBA Madura, Selasa (18/02/2025).
Efisiensi anggaran juga perlu disertai dengan peningkatan efektivitas program yang dijalankan. “Setiap rupiah yang digunakan harus memberikan dampak maksimal bagi masyarakat,” katanya.
Transparansi dalam penggunaan anggaran menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik. Pemerintah perlu membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan anggaran.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mengurangi dampak negatif kebijakan ini. Evaluasi berkala harus dilakukan agar kebijakan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Harapan masyarakat tetap sama, yaitu layanan publik yang berkualitas meskipun dengan anggaran yang terbatas. “Pembangunan yang berkelanjutan tetap harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan fiskal daerah,” katanya.
Jika kebijakan ini dikelola dengan baik, Kabupaten Bangkalan masih memiliki peluang untuk berkembang. “Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.