Apotek sebagai fasilitas pendukung juga menunjukkan dominasi di wilayah pusat kekuasaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan. Kecamatan Bangkalan lagi-lagi mencatatkan angka tertinggi dengan delapan apotek, sedangkan Kecamatan Kokop nihil.
Ketimpangan ini memperlihatkan pola pusat-perifer dalam layanan kesehatan. Kecamatan Bangkalan terus menjadi sentra utama, sementara wilayah lain menjadi pelengkap dengan akses terbatas.
Padahal, dengan 18 kecamatan, distribusi ideal mestinya rata-rata sekitar 7,7 fasilitas per kecamatan. Namun kenyataan memperlihatkan sebagian wilayah bahkan tak mencapai setengah dari jumlah itu.
Ketimpangan ini berisiko memperlebar kesenjangan kesehatan antarwilayah. Masyarakat di kecamatan minim fasilitas terpaksa menempuh jarak jauh demi layanan dasar.
Pemkab Bangkalan perlu segera merespons ketimpangan ini dengan strategi pemerataan. Investasi fasilitas kesehatan harus menyasar wilayah dengan akses terbatas.
Jika dibiarkan, distribusi yang timpang ini akan memperburuk ketahanan layanan publik di Kabupaten Bangkalan. Data fasilitas kesehatan tersebut menjadi cermin penting untuk membenahi arah pembangunan kesehatan secara inklusif.