“Sumenep menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam melibatkan masyarakat sejak tahap awal perencanaan. Ini adalah contoh baik bagi daerah lain dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang inklusif dan akuntabel,” ungkapnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menekankan bahwa forum ini bukan sekadar formalitas, melainkan sarana nyata untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan guna menetapkan prioritas pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“RKPD 2026 harus mencerminkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar perencanaan administratif. Oleh karena itu, kami melibatkan berbagai pihak, termasuk OPD, akademisi, LSM, dan perwakilan masyarakat untuk merumuskan strategi pembangunan yang lebih relevan,” pungkasnya.
