Surabaya – Pengadilan Tipikor Surabaya lakukan sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Mohammad Kamil, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perusahaan Daerah (PD) Sumber Daya Kabupaten Bangkalan periode 2019-2021, Jumat (18/10/2024).
Terdakwa diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp1,5 miliar dengan modus perjanjian kerjasama fiktif dengan PT Aman Bangkalan kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (15/10/2024), dengan agenda pemeriksaan saksi.
Jaksa Penuntut Umum (JPU), Muhammad Fakhry Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan menghadirkan 6 saksi yang notabene eks anak buah Kamil di PD Sumber Daya, yaitu: Mariyatul Kiptiyah (Bendahara), Mohammad Mahari Ardiansyah (Direktur Umum), Ahmad Suber (Direktur Pemasaran), Ainul Hidayatul Ilma (Kepala Divisi Pemasaran Usaha Skala Besar) dan Lukman Hakim (Direktur Teknik) dan Zainul Hidayatul Kabir (Manager Keuangan).
Dalam keterangannya, Bendahara, Kadiv Perencaan dan Keuangan, dan Kadiv Pemasaran skala besar mengakui bahwa mereka bertiga bersama Nur Rudiansyah serta Terdakwa bersama-sama pergi ke Bank Jatim untuk mencairkan Uang Rp1 miliar.
“Cek saya bawa, lalu saya bersama bela pergi ke bank jatim naik motor,”kata Mariyatul Bendahara Sumberdaya Bangkalan, Selasa (15/10/2024).
Selain itu, zainul selaku kadiv perencaan dan keuangan bersama ainul kadiv pemasaran skala besar mengaku diajak ke bank jatim oleh Terdakwa untuk mengambil uang Rp 1Milayar. “Benar, saya Ainul, Nur Rudyansyah diajak pak Kamil ke Bank Jatim untuk mengambil uang Rp1 milyar. Kami berempat berangkat bersama menggunakan mobil dinas pak Kamil,” kata Zainul menjawab pertanyaan JPU.
Lebih lanjut, Zainul dalam persidangan mengakui bahwa dirinyalah yang membuat surat-surat atau dokumen untuk melengkapi persyaratan kerja sama dengan PT Aman, karena ada pemeriksaan KAP. “Surat persetujuan badan pengawas, dan surat permohonan modal benar saya yang membuat ketika ada pemeriksaan. Dan ketika itu BUMD mendapat WTP,” Terangnya.
Untuk surat permohonan, lanjut zainal, dirinya hanya membuat suratnya dengan kop surat PT Aman. Namun, yang menandatangi surat tersebut staf dari PT Aman, bukan direkturnya.