Mereka membawa empat tuntutan yang dinilai krusial untuk perbaikan layanan administrasi. HIMABA menekankan bahwa langkah ini lahir dari keresahan yang nyata di tengah masyarakat.
- Evaluasi Total Kinerja Dispenduk Capil menjadi tuntutan pertama yang mereka sampaikan. HIMABA menyebut masih banyak warga mengeluhkan lambannya proses pembuatan dokumen kependudukan.
- Buka-bukaan Soal Data Kependudukan menjadi poin kedua yang tak kalah penting. Mereka meminta proses validasi dan pembaruan data dilakukan secara transparan dan akurat sebagai dasar kebijakan publik.
- Berantas Mafia Pungli di Titik Pelayanan, seru HIMABA dalam tuntutan ketiganya. Mereka menduga praktik pungutan liar terjadi di berbagai titik layanan seperti Mall Pelayanan Publik dan kantor kecamatan.
- Peringatan dan Sanksi Tegas untuk Pelaku Pungli menjadi tuntutan terakhir yang mereka ajukan. HIMABA meminta DPRD tidak hanya mengusut tapi juga menjatuhkan sanksi nyata kepada oknum terlibat.
Komisi I DPRD Bangkalan merespons dengan menyatakan kesiapan menindaklanjuti temuan mahasiswa. Mereka berjanji untuk mendalami masalah yang disampaikan dan membuka ruang penyelesaian bersama.
“Kami akan terus mengawal sampai ada perubahan nyata. Ini bukan aksi terakhir jika tidak ada progres dari tuntutan kami,” ujar salah satu anggota HIMABA dalam pernyataan penutup. Aksi ini menjadi pengingat bahwa tekanan publik tetap penting demi pelayanan yang adil dan bersih.