Meski ada penyesuaian, pria yang akrab disapa Muhri menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan banyak mengubah sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum.
“Dampaknya memang besar bagi masyarakat karena program-program harus ditunda, namun kami tetap berupaya agar program kerakyatan yang telah dirancang sebelumnya tetap bisa direalisasikan,” tegasnya.
Ketua Komisi III DPRD Sumenep ini menambahkan, salah satu sektor yang terkena dampak signifikan adalah pembangunan infrastruktur, khususnya jalan di wilayah kepulauan yang terpaksa dihentikan sementara waktu.
“Pemangkasan ini memang terasa, terutama untuk pembangunan jalan di kepulauan yang sementara harus ditunda. Namun, anggaran yang dipangkas tetap dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, meskipun dalam bentuk kegiatan lain,” pungkasnya.