Jakarta – Pemerintah berencana kembali impor beras sebanyak 2 (dua) juta ton hingga akhir tahun 2023. Sebanyak 500 ribu ton, diantaranya, ditargetkan akan tiba sebelum lebaran 2023.
Penugasan yang diberikan kepada Perum Bulog tersebut bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan nasional hingga akhir tahun, Selasa (11/4/2023).
Terkait rencana tersebut Anggota Komisi VI DPR-RI Nevi Zuairina menjelasakan, bahwa impor beras di tengah musim panen raya di beberapa wilayah di Indonesia berpotensi membuat serapan panen masyarakat tidak maksimal.
“Rencana impor beras menjadi isu hangat di tengah musim panen raya di beberapa wilayah di Indonesia dengan dalih sebagai cadangan stok. Namun tentu akan membuat serapan panen masyarakat menjadi tidak maksimal dengan harga yang pantas,” ujar Nevi.
Nevi memapaarkan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BUMN Pangan dan Perkebunan.
Yakni, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Perum Bulog dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023).
Sebelumnya, Perum Bulog mendapat penugasan untuk melakukan impor beras sebanyak 2 (dua) juta ton.
Arahan ini diberikan untuk menjaga ketahanan pangan nasional hingga akhir tahun ini. Tambahan pasokan beras tersebut diketahui sebagai cadangan dan strategi untuk persiapan menghadapi el nino.
Melihat hal tersebut, Politisi Fraksi PKS ini menanyakan kepada Perum Bulog apa yang akan dilakukan BUMN bidang logistik pangan tersebut untuk menjadi serapan beras di masyarakat tetap maksimal dengan harga yang pantas.
