“Kegagalan ini bukan sepenuhnya kesalahan organisasi sipil Islam. Masalah utama adalah karena negara tidak memiliki komitmen kuat membangun sistem kehidupan yang demokratis” pungkasnya.
Sehingga yang terjadi menurut Sunaryo adalah siapa yang kasih apa, praktek ini terjadi di semua level dari tingkat DPR-RI hingga DPRD. “Negara juga secara sengaja memapankan relasi patron-client dalam masyarakat sehingga proses emansipasi tidak berjalan” tuturnya.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menetapkan H. Mohamad Sohibul Iman, Ph.D., sebagai Ketua Majelis Syura untuk periode 2025–2030. Penetapan ini dilakukan dalam Musyawarah I Majelis Syura yang berlangsung pada 3–4 Juni 2025.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Peran 02, Nailil Ghufron, menegaskan bahwa wacana pemakzulan terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak masuk akal. Ia menyebut gagasan tersebut menyesatkan dan tidak memiliki dasar konstitusional, Kamis (05/06/2025).
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersiap menggelar Muktamar X pada September 2025 untuk memilih ketua umum (ketum) baru. Proses ini memunculkan perdebatan antara mempertahankan kader internal atau menggaet tokoh eksternal demi kebangkitan partai, Senin (02/05/2025).
Ia pun heran kenapa Pemkab Sampang suka sekali main tebak-tebakan aturan atau hukum. Kalau cocok, dijalankan. Kalau enggak, tunggu ‘petunjuk dari langit’ alias surat edaran. Logikanya lebih lincah dari akrobat sirkus.
Kekuasaan dalam dunia kontemporer bukan lagi struktur yang terpusat, tetapi tersebar dalam berbagai lapisan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam analisis Michael Hardt, kekuasaan modern berubah menjadi bentuk yang lebih kompleks dan terfragmentasi, melibatkan hubungan yang lebih luas di antara individu dan institusi.
Masyarakat Sampang patut berbangga. Sebab kabupaten ini berhasil mencetak prestasi unik: ratusan desa dipimpin oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) terbanyak dan terlama tanpa pemilihan kepala desa (Pilkades) sejak 2021, Kamis (29/05/2025).
