“Truk tambang bisa lewat, tapi mobil warga mogok. Aneh, kan?” Keluh Sahir, seorang petani yang mengaku harus memutar lebih jauh untuk menjual hasil panennya. Akibatnya, ongkos angkut meningkat dan penghasilan petani kian tergerus.
Tak hanya infrastruktur, kerusakan juga meluas ke lingkungan sekitar. Kontur tanah berubah, menyebabkan lahan pertanian rentan tergenang air. Tanah longsor kecil mulai terjadi saat hujan, menambah ancaman bagi keselamatan warga.
Desakan untuk Bertindak
Masyarakat kini mendesak dua hal utama: perbaikan jalan secara menyeluruh dan penertiban tambang ilegal. Mereka menilai, pembangunan jalan akan sia-sia jika kendaraan tambang terus dibiarkan melintas tanpa pengawasan atau pembatasan beban.
“Kalau tidak ditertibkan, seminggu setelah diaspal pun jalan pasti rusak lagi. Pemerintah harus tegas. Hentikan dulu galinya, baru bangun jalannya,” ujar Usman Ali.
Mereka juga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sampang agar tidak sekadar menambal lubang, melainkan membangun ulang jalan dengan perencanaan yang matang, termasuk sistem drainase dan batas tonase kendaraan.
Pemkab yang Absen
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang terkait rencana penanganan kerusakan jalan maupun penindakan terhadap tambang ilegal di kawasan tersebut.
Sementara itu, warga hanya bisa mengandalkan gotong royong, menambal jalan dengan batu seadanya dan membersihkan genangan air saban pagi.
Ironi pun mencuat. Jalan rusak menjadi simbol abainya negara terhadap hak dasar rakyat. Tambang ilegal menjadi bukti lemahnya penegakan hukum di tingkat lokal.
“Kalau negara hadir, seharusnya jalan diperbaiki, tambang liar dihentikan. Tapi yang kami lihat sekarang justru sebaliknya,” pungkas Usman, lirih.
Bagi warga Sokobanah, jalan bukan sekadar aspal. Ia adalah wujud keadilan, akses terhadap kehidupan yang layak, dan perlindungan terhadap lingkungan.
Ketika jalan rusak dan tambang liar berdampingan, yang hancur bukan cuma infrastruktur, melainkan juga kepercayaan rakyat pada pemimpinnya.