“Kami di DPR mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Satuan Tugas (Covid-19) Penanganan Covid-19 meminta perusahaan untuk mulai mensosialisasikan kepada pegawainya mengenai mekanisme vaksinasi gotong royong sehingga para pekerja tidak kebingungan ataupun misinformasi,” katanya.
Gus AMI juga meminta Pemerintah untuk memastikan tidak ada perusahaan yang membebankan pekerja dengan biaya vaksin, sebab Pemerintah menjamin seluruh masyarakat dapat mengakses vaksin Covid-19 secara gratis tanpa terkecuali.
Kemenkes harus melakukan verifikasi dan validasi data penerima vaksin agar tidak ada data ganda atau pekerja yang sudah mendapatkan vaksin masuk ke dalam daftar penerima vaksin gotong royong,” kata Ketua Umum DPP PKB ini.
Dikatakan Gus AMI, Pemerintah harus meminta perusahaan untuk memastikan seluruh pekerjanya yang terdaftar sebagai penerima vaksin
ikut berpartisipasi pada program vaksinasi gotong royong sehingga upaya pemerintah untuk mempercepat terbentuknya hard immunity dapat segera terealisasi.
